Mahasiswa Demo di Bundaran HI, Bawa Lima Tuntutan dan Soroti Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa yang tergabung dalam gerakan bertajuk Indonesia Sadar tersebut membawa lima tuntutan utama yang mencakup persoalan lingkungan, kebijakan anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil.

Aksi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil itu mulai memadati kawasan Bundaran HI sekitar pukul 14.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan seruan "Prabowo-Gibran, Ini Lima Perintah Rakyat! Tepati atau Pergi!" sebagai bentuk desakan agar pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penetapan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Mahasiswa juga mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan serta pembenahan tata kelola lahan.

Di bidang ekonomi, massa menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Mereka turut mengkritik alokasi anggaran untuk sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan prioritas pembiayaan.

Persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pemerintah menekan biaya pendidikan, memperluas akses pelayanan dasar, serta menghadirkan lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

Selain itu, massa mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meminta agar penegakan hukum tidak dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mahasiswa meminta pemerintah menjamin ruang demokrasi, menuntaskan pelanggaran HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.

Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran massa turut memengaruhi kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Sementara itu, pihak pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan terbuka untuk menerima aspirasi mahasiswa. Pemerintah juga mengimbau peserta unjuk rasa menyampaikan pendapat secara damai dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Demonstrasi yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.

Melalui lima tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya memberikan tanggapan, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka soroti.