Punya 9.200 Perusahaan dan 11 Kawasan Industri, Plt Bupati Bekasi Minta CSR Lebih Dirasakan Warga

CIKARANG PUSAT -  Menjadi salah satu daerah dengan konsentrasi industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 9.200 perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri. Namun, besarnya potensi industri tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan pengangguran.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi untuk lebih mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar kontribusinya benar-benar dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional industri.

Hal itu disampaikan Asep dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Ruang Rapat KH Makmun Nawawi, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan tersebut mengusung Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid), dengan tema Peningkatan SDM Berdaya Saing dan Infrastruktur Berkeadilan.

“Intinya, kita minta kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi, CSR-nya dapat kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita memiliki sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri. Potensi ini perlu disinergikan agar kontribusinya semakin nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Asep.

Jalan Dipakai Aktivitas Industri, Perusahaan Diminta Ikut Berkontribusi

Menurut Asep, keberadaan ribuan perusahaan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kebutuhan infrastruktur daerah.

Aktivitas industri, mulai dari mobilitas karyawan, kendaraan operasional hingga bus jemputan pekerja, turut memanfaatkan jalan dan fasilitas umum yang dibangun serta dipelihara pemerintah daerah.

Karena itu, Asep berharap perusahaan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui program CSR.

“Jalan-jalan kita juga digunakan oleh karyawan, kendaraan operasional, dan bus perusahaan. Ketika ada jalan yang rusak, pemerintah daerah berupaya memperbaikinya. Karena itu, kami berharap perusahaan yang berusaha di Kabupaten Bekasi ikut berkontribusi melalui CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha.

Dukungan CSR diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam anggaran daerah, termasuk perbaikan infrastruktur di kawasan permukiman dan jalan desa.

Ribuan Perusahaan, Pengangguran Bekasi Masih 8,68 Persen

Selain persoalan infrastruktur, Asep turut menyoroti tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.

Di tengah keberadaan ribuan perusahaan dan kawasan industri, tingkat pengangguran Kabupaten Bekasi berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut masih berada di angka 8,68 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memastikan keberadaan industri turut membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Asep menilai, program CSR juga dapat diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui penguatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kita ingin perusahaan dan pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus membantu mengatasi persoalan pengangguran. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan peluang bagi masyarakat,” tegasnya.

CSR Jangan Berjalan Sendiri-sendiri

Asep juga mengingatkan agar pelaksanaan CSR perusahaan tidak dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, program CSR perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi agar penyalurannya lebih tepat sasaran, merata, serta tidak terjadi tumpang tindih antarkegiatan.

Melalui perencanaan bersama, pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat yang belum tertangani melalui APBD, kemudian mengomunikasikannya kepada perusahaan yang berpotensi memberikan dukungan.

“Kalau program CSR ini kita koordinasikan dan dikumpulkan dalam satu perencanaan, kita bisa melihat kebutuhan mana yang belum tertangani. Misalnya, ada jalan desa yang belum terakomodasi dalam musrenbang, itu bisa kita komunikasikan dengan perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Asep menambahkan, penguatan koordinasi tersebut bukan hanya untuk pembangunan jalan, tetapi juga dapat mencakup fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi masyarakat, serta kebutuhan sosial lainnya.

Pemkab Bekasi Bakal Datangi Kawasan Industri

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan kunjungan atau roadshow ke sejumlah kawasan industri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.

Kunjungan tersebut akan menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan untuk membahas kebutuhan pembangunan serta peluang kolaborasi melalui CSR.

Asep turut menyampaikan apresiasi kepada perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini sudah membantu pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin kolaborasi ini semakin kuat dan terencana, sehingga CSR benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Melalui Gerak CSR Solid, Pemkab Bekasi berharap potensi ribuan perusahaan dapat dioptimalkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas manfaat keberadaan industri bagi masyarakat.

“Saya berharap Gerak CSR Solid dapat menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan yang merata, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.