Karhutla Meluas dari Sumatra hingga Papua, AMSINDO Desak Prabowo Copot Menhut dan Kepala BNPB

URBANCIKARANG.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026 mendapat sorotan dari Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO). Organisasi tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penanganan karhutla, termasuk kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Desakan tersebut muncul menyusul kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Sumatra, hingga Papua. AMSINDO menilai meluasnya karhutla perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian.

Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, mengatakan penanganan karhutla tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan daerah semata. Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

“Karhutla tahun ini tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan daerah semata. Ketika kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah nasional yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai negara baru bergerak setelah api meluas, masyarakat terpapar asap, dan kerugian semakin besar,” ujar Uray.

Ia menegaskan, evaluasi harus mencakup efektivitas kebijakan pencegahan, kecepatan penanganan di lapangan, koordinasi antarlembaga, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.

AMSINDO juga meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas apabila hasil evaluasi menemukan adanya kegagalan dalam pelaksanaan tanggung jawab kementerian maupun lembaga terkait.

“Presiden harus berani mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla ini. Kami mendesak agar kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto dievaluasi secara serius. Jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pencopotan jabatan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” kata Uray.

Tidak hanya menyampaikan desakan, AMSINDO juga memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.

Apabila tidak ada tindak lanjut yang dinilai memadai, organisasi itu menyatakan akan mempertimbangkan seruan boikot terhadap program-program pemerintah sebagai bentuk tekanan.

“Kami memberikan waktu 7 x 24 jam agar pemerintah menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan atau rapat koordinasi. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi secara serius, kami akan mempertimbangkan langkah boikot sebagaimana yang telah kami sampaikan. Ini adalah bentuk tekanan agar keselamatan masyarakat dan penanganan karhutla benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.

Ratusan Ribu Hektare Area Terbakar, Papua Turut Terdampak

Persoalan karhutla sepanjang 2026 tidak hanya terkonsentrasi di Sumatra dan Kalimantan. Papua juga tercatat mengalami kebakaran dengan area terdampak yang cukup luas.

Berdasarkan data MapBiomas Fire Indonesia, luas area terbakar di Indonesia selama Januari hingga Agustus 2026 mencapai 637.011 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 27 persen berada di wilayah Papua.

Jika dikonversikan berdasarkan persentase tersebut, luas area terbakar di Papua diperkirakan mencapai 172 ribu hektare. Namun, angka tersebut merupakan hasil estimasi berdasarkan proporsi area terbakar yang dilaporkan MapBiomas, bukan angka terpisah yang dipublikasikan secara langsung.

Sementara itu, BNPB melaporkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada September 2026. Kebakaran melanda enam kampung di Distrik Nabire dan Nabire Barat dengan luas lahan terdampak mencapai 172 hektare.

Di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, petugas juga melakukan penanganan kebakaran yang terpantau sejak Agustus 2026. BNPB mengerahkan helikopter untuk mendukung pemadaman melalui operasi water bombing di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Data MapBiomas dan BNPB tersebut memiliki cakupan serta metode penghitungan yang berbeda sehingga tidak dapat langsung digabungkan untuk menentukan total luas karhutla di Papua.

Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatra

Kondisi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian di Pulau Sumatra, terutama Sumatera Selatan.

Berdasarkan laporan BMKG Pekanbaru yang diberitakan Media Indonesia pada 12 Oktober 2026, sebanyak 2.905 titik panas terpantau di sejumlah wilayah Sumatra.

Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 2.153 titik. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 331 titik, Lampung 223 titik, Jambi 182 titik, Bengkulu sembilan titik, serta Sumatera Utara empat titik.

Sementara itu, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau masing-masing tercatat memiliki satu titik panas.

Meski demikian, jumlah titik panas tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah kejadian kebakaran karena data tersebut merupakan hasil deteksi anomali suhu melalui satelit yang masih memerlukan verifikasi lapangan.

Selain titik panas, luas lahan yang terbakar di sejumlah provinsi juga terbilang besar.

Data BNPB yang diberitakan pada 15 September 2026 mencatat luas lahan terbakar di Riau mencapai 19.851 hektare, Sumatera Selatan lebih dari 6.552 hektare, dan Jambi sekitar 2.998 hektare.

Dalam pembaruan hingga 16 September 2026, luas lahan terbakar di Riau tercatat mencapai 20.015,35 hektare, sedangkan di Jambi menjadi 3.048,68 hektare.

Angka tersebut merupakan data berdasarkan periode pelaporan September dan bukan akumulasi terbaru hingga Oktober 2026.

Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Pemadaman

Di Kalimantan, upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran.

Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses penanganan.

Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Dari keseluruhan luas lahan yang sedang ditangani, sekitar 513,89 hektare berada di Kalimantan Tengah, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Seruyan.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 387 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional pada 8 Oktober 2026.

Dalam pemantauan enam provinsi prioritas tersebut, Sumatera Selatan tercatat memiliki 130 titik panas, disusul Kalimantan Tengah 86 titik, Kalimantan Selatan 37 titik, Kalimantan Barat 12 titik, dan Jambi tiga titik. Adapun Riau tidak mencatat titik panas dalam pemantauan tersebut.

Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut maupun wilayah yang sulit dijangkau petugas pemadam.

Potensi Kerugian Ekonomi Capai Rp123,1 Triliun

Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar.

Kajian CELIOS bertajuk The Hidden Cost of Fire: Economic and Health Impacts of Forest and Land Fires in Indonesia 2026 memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari hingga Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Perkiraan tersebut dihitung berdasarkan sejumlah skenario pemodelan dan bukan merupakan angka kerugian aktual yang telah diaudit.

Dampak karhutla juga tidak terbatas pada hilangnya kawasan hutan dan lahan. Kabut asap yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga produktivitas ekonomi.

Sementara itu, data Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas area terbakar secara nasional selama Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 69 persen atau 82.791 hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Adapun MapBiomas Fire Indonesia mencatat area terbakar mencapai 637.011 hektare selama Januari hingga Agustus 2026.

Perbedaan angka dari kedua sumber tersebut dipengaruhi oleh periode pelaporan dan metode pemantauan yang digunakan sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai indikator kenaikan maupun penurunan.

AMSINDO Minta Transparansi dan Tindakan Nyata

Melihat luasnya wilayah terdampak, AMSINDO mendesak pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Organisasi tersebut menilai transparansi data, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memperbaiki penanganan karhutla nasional.

Desakan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto disebut sebagai bentuk dorongan agar pemerintah melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan pelaksanaan penanganan kebakaran di lapangan.

Meski demikian, penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, BNPB, BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat. Karena itu, penentuan tanggung jawab dan penilaian kinerja masing-masing lembaga memerlukan evaluasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah kebakaran yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, pemerintah diharapkan mampu memastikan proses pemadaman berjalan efektif sekaligus meningkatkan pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.