KDM Gak Mau Warga Sakit Harus Viral Dulu, 65 RSUD di Jabar Sepakat Layani Pasien Lintas Daerah

DEPOK – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak ingin masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan harus viral di media sosial terlebih dahulu agar mendapat perhatian pemerintah.

Untuk memperkuat pelayanan kesehatan, sebanyak 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Barat bersama sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta menjalin kerja sama pelayanan kesehatan lintas daerah.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026), sebagai upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis meskipun berada di luar wilayah administrasi tempat tinggalnya.

Artinya, warga Kabupaten Bekasi yang sakit ketika berada di Bandung, Bogor, atau daerah lain di Jawa Barat diharapkan tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala perbedaan domisili.

Kerja sama ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan pembiayaan pengobatan, termasuk kendala kepesertaan BPJS Kesehatan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar KDM.

KDM Minta Pemerintah Daerah Bergerak Sebelum Kasus Viral

Dedi menyoroti masih adanya persoalan masyarakat yang baru mendapatkan respons setelah menjadi perhatian publik atau dilaporkan langsung kepadanya.

Menurutnya, penanganan dengan pola seperti itu tidak mungkin terus dilakukan mengingat banyaknya masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan pelayanan pemerintah.

Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan warga sejak dini, termasuk melalui laporan masyarakat dan informasi di media sosial.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih cepat merespons warga yang membutuhkan pertolongan tanpa harus menunggu persoalannya viral atau sampai langsung kepada gubernur.

Libatkan Rumah Sakit Rujukan Nasional

Selain 65 RSUD se-Jawa Barat, kerja sama ini turut melibatkan rumah sakit rujukan nasional, seperti RSPAD Gatot Subroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, hingga RS Mata Cicendo.

Sejumlah rumah sakit swasta juga turut bergabung, di antaranya Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, dan RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, sehingga batas wilayah administrasi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pertolongan medis.

Harapannya, warga yang sakit bisa segera ditangani oleh fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, tanpa harus mencari perhatian publik terlebih dahulu agar mendapatkan bantuan pemerintah.