Koalisi Buruh Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo hingga 2029, Tegaskan Pentingnya Persatuan Bangsa

JAKARTA – Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) menyatakan komitmennya untuk menjaga persatuan nasional, mempertahankan demokrasi konstitusional, serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Komitmen tersebut disampaikan melalui pembacaan Ikrar Buruh Indonesia dalam kegiatan bertajuk “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto” yang digelar di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan deklarasi tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer, untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa.

Menurutnya, persatuan nasional harus menjadi perhatian bersama di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Said menjelaskan, dukungan terhadap Prabowo didasarkan pada penghormatan terhadap hasil pemilihan umum yang telah berlangsung secara sah dan konstitusional.

Ia menegaskan bahwa setiap pergantian kepemimpinan nasional harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, bukan melalui tindakan yang berpotensi menimbulkan instabilitas.

Meski menyatakan dukungan kepada pemerintah, Said memastikan kalangan buruh tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun melakukan aksi demonstrasi secara damai.

“Demonstrasi diperbolehkan, tapi tidak boleh rusuh, merusak, bakar-bakaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said menyebut dukungan koalisi juga dilandasi sejumlah agenda kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat pekerja. Di antaranya pelindungan pekerja rumah tangga, reforma agraria, pembatasan sistem alih daya atau outsourcing, serta kebijakan pengupahan.

Ia turut menyoroti perjuangan panjang selama 22 tahun untuk menghadirkan regulasi pelindungan pekerja rumah tangga. Selain itu, program redistribusi tanah melalui reforma agraria dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan lahan.

Said juga mendorong pemerintahan Prabowo untuk memperkuat konsep negara kesejahteraan atau welfare state, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas pembangunan nasional.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, sehingga kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Di sisi lain, Said mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar bohong yang berpotensi memicu perpecahan.

Ia menyebut deklarasi di Monas sebagai langkah awal konsolidasi gerakan buruh dalam menjaga stabilitas nasional. Koalisi bahkan menyatakan kesiapan menggerakkan anggotanya dari berbagai daerah apabila muncul tindakan yang dinilai mengancam persatuan maupun pemerintahan yang sah.

Meski demikian, Said kembali menekankan bahwa perbedaan pandangan, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan demonstrasi damai tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

“Kali ini kami tunjukkan secara terbuka. Pasti ada pro-kontra, bagi kami tidak penting, yang penting adalah persatuan Indonesia,” ujarnya.

Dalam deklarasi tersebut, KSPPB menyampaikan empat komitmen utama melalui Ikrar Buruh Indonesia, yakni menjaga persatuan bangsa, mempertahankan demokrasi yang konstitusional dan berkeadilan, mendukung Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang terpilih secara sah, serta mengawal terwujudnya negara kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.