ICW Bongkar Kontrak Endorse Rp14,7 Miliar untuk Perusahaan Raffi Ahmad dari Dua Kementerian

JAKARTA – Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya kontrak pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya.

Anggaran tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui delapan paket pengadaan sepanjang 2024 hingga 2026.

Temuan tersebut disampaikan ICW pada Senin (9/11/2026), berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga melalui portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam temuannya, ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia memperoleh delapan paket kontrak dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan figur publik dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

Kontrak Kehadiran Raffi Ahmad Capai Rp2,5 Miliar

Dari delapan paket pengadaan tersebut, lima di antaranya berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 dengan total kontrak sebesar Rp3,9 miliar.

Rinciannya meliputi penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, serta Instagram Story senilai Rp575,65 juta.

Selain itu, terdapat pengadaan penayangan konten TikTok sebesar Rp144,42 juta serta jasa kehadiran dalam acara atau event attendance dengan nilai paling besar, yakni Rp2,52 miliar.

Sementara itu, KKP tercatat memiliki tiga paket pengadaan jasa influencer dengan total kontrak Rp10,79 miliar.

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer senilai Rp3,59 miliar.

Masih pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk jasa influencer dalam publikasi pembangunan BINS.

Kemudian pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai sekitar Rp14,7 miliar.

ICW Soroti Penggunaan Uang Negara di Tengah Efisiensi Anggaran

ICW mempertanyakan besarnya anggaran untuk jasa influencer di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan berbagai pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, hingga perjalanan dinas.

Namun, dalam periode penerapan kebijakan tersebut, KKP tercatat melakukan dua paket pengadaan jasa influencer pada 2025 dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar, disusul satu paket tambahan Rp3,6 miliar pada 2026.

ICW menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan anggaran.

Organisasi antikorupsi itu juga menyoroti besarnya pengeluaran untuk publikasi melalui Instagram Story senilai Rp575,65 juta.

Nilai tersebut dinilai perlu dipertanggungjawabkan, terutama ketika sejumlah sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Pertanyakan Manfaat dan Kewajaran Harga

Selain persoalan efisiensi, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian yang sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.

Kemendikbudristek dan KKP diketahui mempunyai unit hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, sumber daya manusia, serta anggaran komunikasi publik.

Menurut ICW, penggunaan pihak eksternal untuk kegiatan publikasi seharusnya memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target terukur, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

ICW secara khusus menyoroti kontrak jasa kehadiran figur publik senilai Rp2,52 miliar. Tanpa keterbukaan dokumen pekerjaan dan indikator keberhasilan, masyarakat dinilai sulit mengetahui manfaat pengeluaran tersebut.

Persoalan lain yang disoroti adalah mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik atau e-purchasing.

Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek diketahui secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 dalam nama paket pengadaannya.

ICW menilai pencantuman akun media sosial tertentu berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk bersaing.

Organisasi tersebut juga mempertanyakan metode penghitungan harga, termasuk sejumlah paket penayangan konten yang menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran serta tiga kontrak KKP yang memiliki nilai hampir sama, yakni sekitar Rp3,6 miliar.

Raffi Ahmad Disebut Memiliki Keterkaitan Kepemilikan Perusahaan

ICW turut menyoroti struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia sebagai perusahaan penerima kontrak pemerintah.

Mengacu pada dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Keterkaitan tersebut menjadi perhatian mengingat Raffi Ahmad juga mengemban jabatan publik sebagai Utusan Khusus Presiden.

ICW mempertanyakan potensi konflik kepentingan apabila seorang pejabat publik memiliki keterkaitan bisnis dengan perusahaan yang memperoleh kontrak dari kementerian.

Meski demikian, temuan tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun penyalahgunaan jabatan.

ICW Desak Transparansi dan Evaluasi Pengadaan

Atas temuan tersebut, ICW mendorong pemerintah membuka dokumen pengadaan, termasuk dasar penetapan harga, spesifikasi pekerjaan, mekanisme pemilihan penyedia, serta bukti pelaksanaan kontrak.

Evaluasi juga dinilai diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada popularitas figur publik.

Selain itu, ICW meminta adanya pemeriksaan terhadap potensi konflik kepentingan dalam hubungan antara pejabat publik dan perusahaan penyedia jasa pemerintah.

Perlu ditegaskan, nilai Rp14,7 miliar tersebut merupakan total kontrak pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, bukan berarti seluruh dana diterima Raffi Ahmad secara pribadi.

Nilai kontrak juga tidak serta-merta menunjukkan jumlah keuntungan perusahaan maupun besarnya pembayaran yang sudah direalisasikan.

Hingga Selasa (10/11/2026), belum ditemukan tanggapan resmi terbaru dari Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, maupun dua kementerian terkait yang secara langsung menjawab temuan ICW tersebut.