UMK Kabupaten Bekasi 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp6,42 Juta
CIKARANG PUSAT – Kabar baik bagi para pekerja di Kabupaten Bekasi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 diusulkan naik menjadi Rp6.427.655 per bulan, berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi pada Jumat (20/11/2026).
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp488.770 atau 8,23 persen dibandingkan UMK tahun 2026 yang berada di angka Rp5.938.885.
Usulan kenaikan upah ini dihitung berdasarkan sejumlah indikator ekonomi, yakni inflasi sebesar 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, serta indeks alfa sebesar 1.
Meski telah mencapai kesepakatan dalam pembahasan Dewan Pengupahan, usulan tersebut tidak sepenuhnya mendapat persetujuan dari seluruh unsur yang hadir.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan keberatan terhadap besaran kenaikan upah karena dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan dan memengaruhi keberlangsungan usaha.
Sementara itu, unsur serikat pekerja menilai kenaikan upah diperlukan untuk menjaga daya beli buruh di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Hermawan, menekankan bahwa upah tidak hanya menjadi komponen biaya perusahaan, tetapi juga merupakan sumber pendapatan masyarakat yang turut menggerakkan perekonomian.
Selain membahas UMK, rapat tersebut juga menghasilkan kesepakatan mengenai 85 sektor industri yang masuk dalam cakupan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bekasi tahun 2027.
Selama proses pembahasan berlangsung, sejumlah massa buruh dari unsur SPSI turut melakukan pengawalan di kawasan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
Namun, angka Rp6,42 juta tersebut belum menjadi ketetapan resmi. Hasil rapat Dewan Pengupahan masih harus disampaikan kepada Bupati Bekasi untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat.
Penetapan UMK 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.
Jika nantinya disahkan, Kabupaten Bekasi berpeluang menjadi salah satu daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Meski demikian, posisi tersebut masih dapat berubah mengingat Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang juga tengah menjalani proses pembahasan upah minimum.
Kini, para pekerja Kabupaten Bekasi tinggal menantikan keputusan akhir Gubernur Jawa Barat untuk memastikan besaran upah minimum yang akan berlaku mulai tahun 2027.
Topik Terkait

Bagaimana pendapatmu?
Bagikan pandangan dengan santun dan saling menghargai.
Ingin ikut berdiskusi? Masuk atau daftar terlebih dahulu untuk mengirim komentar.
Jadilah yang pertama berbagi pendapat tentang berita ini.