Dilantik KDM Jadi Bupati Bekasi Definitif, Asep Surya Atmaja Diminta Fokus Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) resmi melantik dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).

Pelantikan tersebut menandai babak baru kepemimpinan Kabupaten Bekasi setelah Asep sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi.

Momentum ini sekaligus menjadi titik awal konsolidasi pemerintahan daerah untuk mempercepat pembangunan dan menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dalam pelantikan tersebut, KDM memberikan sejumlah masukan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait penataan wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

Arahan gubernur tersebut menjadi catatan penting bagi kepemimpinan Asep agar pembangunan Kabupaten Bekasi lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Seusai dilantik, Asep menegaskan akan melanjutkan visi pembangunan Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera yang sebelumnya dijalankan bersama Ade Kuswara Kunang. Namun, ia memastikan terdapat skala prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahannya.

“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep.

Salah satu terobosan yang ditargetkan Asep adalah menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Bekasi melalui optimalisasi BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sebagai seorang dokter, Asep menginginkan tidak ada lagi masyarakat yang terkendala biaya ketika membutuhkan pelayanan medis.

“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, Asep berupaya mengembalikan Kabupaten Bekasi ke status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sehingga masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS,” katanya.

Selain kesehatan, Asep juga menegaskan komitmennya dalam penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar. Meski membutuhkan ketegasan pemerintah, ia memastikan pendekatan persuasif dan kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan.

“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu,” jelasnya.

Asep tidak ingin kebijakan penertiban justru menimbulkan persoalan sosial baru, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep sekaligus menilai arahan KDM menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi Dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujar Ade Sukron.

Menurutnya, DPRD mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan akan mendorong sinkronisasi program bersama perangkat daerah agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelantikan Asep sebagai bupati definitif sekaligus membuka tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Di tengah persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penataan wilayah, masyarakat kini menanti realisasi janji dan keberanian kepala daerah dalam mengambil kebijakan.